Perhitungan Pph 21 Bpjs Kesehatan – Menghitung Pajak Penghasilan Karyawan Pasal 21 (PPh 21) merupakan salah satu tugas administrasi yang paling kompleks bagi SDM/Keuangan suatu perusahaan. Hal ini disebabkan karena cara penghitungan PPh 21 mencakup banyak komponen dan harus memenuhi kaidah penghitungan pajak yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
21 Kita tidak menggunakan UU Ketenagakerjaan atau UU Cipta Kerja untuk menghitung PPh 21 pegawai, tetapi menerapkan UU PPh, Peraturan Menteri Keuangan dan Peraturan Dirjen Pajak.
Perhitungan Pph 21 Bpjs Kesehatan
Langkah pertama dalam menghitung PPh 21 adalah dengan memasukkan penghasilan bruto pegawai, khususnya semua jenis penghasilan kena pajak pegawai. Pendapatan kotor terdiri dari komponen pendapatan tetap dan pendapatan tidak tetap, antara lain:
Kertas Kerja Study Kasusu 1 Pot Put
Gaji pokok adalah remunerasi dasar untuk pekerjaan tertentu atau posisi tertentu, dibayar dengan tarif tetap dan tetap.
Tunjangan adalah penghasilan tambahan terkait pekerjaan yang diberikan selain gaji pokok, seperti tunjangan kerja dan tunjangan kehadiran.
Manfaat BPJS yang dibayarkan oleh perusahaan termasuk penghasilan kena pajak. Manfaat BPJS yang menambah penghasilan bruto adalah manfaat BPJS kesehatan sebesar 4% dari gaji, manfaat jaminan kecelakaan kerja (JKK) sebesar 0,24% sampai dengan 1,74% dari gaji dan jaminan kematian (JKM) sebesar 0,3% dari gaji.
Manfaat pajak diberikan oleh perusahaan yang menerapkan metode agregat PPh 21 terhadap besaran potongan pajak karyawan. Manfaat pajak bertindak untuk meningkatkan pendapatan kotor karyawan dan dikenakan pajak.
Tanya Jawab Seputar Bpjs Kesehatan (1)
Tunjangan Cuti Keagamaan (THR) merupakan komponen penghasilan non gaji yang termasuk dalam penghasilan bruto pegawai dan dikenakan pajak.
Bonus, tunjangan, komisi, atau nama lain termasuk penghasilan dan tunjangan di luar gaji pokok yang menambah penghasilan kotor karyawan. Penghasilan dikenakan pajak PPH 21.
Contoh 1: Seorang pegawai memiliki gaji pokok dan tunjangan tetap sebesar Rp 5.000.000,- menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan serta menerima THR gaji 1 bulan dan bonus tahunan sebesar Rp 5.000.000. Jumlah pendapatan kotor adalah sebagai berikut:
Langkah kedua dalam menghitung pajak penghasilan karyawan adalah menghitung laba bersih, yang diperoleh dengan mengurangkan pengurangan dari penghasilan bruto. Komponen pengurangan penghasilan bruto dalam perhitungan PPh 21 antara lain:
Perhitungan Bpjs Online
Dalam Peraturan Perpajakan PER-16/PJ/2016, biaya kantor adalah pengeluaran untuk memperoleh, menagih, dan memelihara penghasilan yang dapat dipotong dari penghasilan setiap pegawai tetap, apapun jabatannya.
Iuran pensiun pegawai merupakan pemotongan dari penghasilan bruto pegawai, seperti Jaminan Pensiun BPJS Ketenagakerjaan (JP) sebesar 1% dari gaji pegawai setiap bulannya. Mulai Maret 2021, gaji maksimum sebagai pengganda adalah AMD 8.754.600.
Iuran Jaminan Hari Tua (JHT) BPJS Kerja 2% yang dibayarkan oleh pegawai juga dapat dimasukkan sebagai komponen pengurang penghasilan bruto.
Langkah ketiga dalam metode penghitungan PPH 21 adalah menerapkan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), yaitu batas penghasilan bebas pajak wajib pajak dalam setahun. Asumsi PTKP adalah pendapatan tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok wajib pajak dan keluarganya sehingga tidak termasuk dalam perhitungan PPh 21.
Ketahui Cara Menghitung Pph 21 Dengan Bpjs Tanpa Ribet, Seperti Apa?
PTKP merupakan komponen pengurang terbesar dalam perhitungan pajak penghasilan. PTKP berkembang sesuai dengan peraturan pemerintah baru-baru ini. Berikut perubahan PTKP sejak tahun 2001.
Untuk tahun 2021 tidak ada aturan baru yang mengubah PTKP, sehingga penghitungan PPh 21 pegawai tetap menggunakan PTKP 2016 sesuai Permenkeu No. 101/PMK.010/2016. Berikut adalah ketentuan PTKP 2016.
Langkah keempat cara menghitung PPH 21 adalah menghitung Penghasilan Kena Pajak (PKP) sebagai dasar penetapan tarif pajak. PKP adalah pendapatan bersih dikurangi jumlah yang diterima dari PTKP karyawan.
Contoh 3: Melanjutkan dari Contoh 2, jika pegawai masih lajang tanpa tanggungan maka berlaku PTKP TK/0 sehingga perhitungan PKP pegawai adalah sebagai berikut:
Software Payroll Dengan Perhitungan Pph 21 & Bpjs Ketenagakerjaan
Langkah kelima adalah menerapkan rumus PPh 21 berdasarkan tarif pajak PKP pegawai. Tarif pajak PPh 21 adalah tarif progresif tetap sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 17(1)(a) Undang-Undang Pajak Penghasilan.
Contoh 4: Melanjutkan contoh PPh 21 di atas, karena PKP adalah Rp 15.827.000 maka berlaku tarif tingkat pertama yaitu 5%. Berikut perhitungannya.
Ada tiga metode penghitungan PPh 21 yang dapat diterapkan sesuai Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016, yaitu metode bruto, bruto dan neto. Untuk mengilustrasikan perbedaannya, berikut penjelasan dengan contoh penghitungan pajak PPh 21 dengan tiga cara.
Ini adalah metode yang paling umum digunakan, di mana perusahaan membayar gaji karyawan dan memotong pajak dari gaji tersebut. Penghasilan yang diterima pegawai kurang dari yang dijanjikan karena pegawai harus membayar sendiri pajak penghasilannya.
Cara Hitung Perhitungan Pph 21 Terbaru Excel 2022 + Download Xlsx
Misalnya, jika seorang pekerja lajang tanpa tanggungan dijanjikan gaji bulanan tetap sebesar Rp 10.000.000 ditambah tunjangan, ia hanya mendapat gaji sebesar Rp 9.666.667 setelah pajak sebagai berikut:
Dalam bentuk bruto, perusahaan memberikan kredit pajak dan ditambahkan ke penghasilan bruto karyawan, kemudian perusahaan memotong PPh 21 dari gaji karyawan. Keringanan pajak diberikan dalam jumlah pemotongan pajak.
Misalnya, jika seorang karyawan lajang tanpa tanggungan dijanjikan gaji tetap dan tunjangan bulanan Rp 10.000.000, perusahaan harus menyediakan Rp 10.392.157. Gaji kotor, yaitu kenaikan Rs.392.157.
Metode bersih digunakan untuk menghitung PPH21 dimana perusahaan membayar karyawan dengan upah bersih. Sedangkan pajak PPH 21 yang ditanggung perusahaan berupa subsidi pajak.
Perhitungan Pph Psl.21 Lengkap
Berbeda dengan metode bruto, dimana penyisihan PPh 21 meningkatkan penghasilan bruto dan dikenakan pajak, subsidi PPh 21 tidak meningkatkan penghasilan bruto dan tidak dikenakan pajak.
Misalnya, jika seorang pekerja lajang tanpa tanggungan dijanjikan gaji tetap sebesar Rp 10.000.000 per bulan, ia akan menerima gaji bersih sebesar Rp 10.000.000 tanpa pajak. Perusahaan menyediakan Rp 333.333.
Perhitungan pajak pegawai di atas menggunakan cara manual yang membutuhkan ketelitian dan waktu kerja yang lebih sedikit. Jika tidak ingin repot, Anda bisa menggunakan aplikasi perhitungan PPh 21 yang hemat, cepat dan minim error.
Aplikasi HRIS memiliki fitur penghitungan PPh 21 online yang otomatis menghitung pajak penghasilan pegawai menggunakan metode bruto, bruto atau neto. Saat menghitung gaji karyawan setiap bulannya, fitur perhitungan PPh 21 online akan menampilkan besaran potongan pajak pada slip gaji karyawan.
Serba Serbi Slip Gaji Yang Perlu Kamu Pahami Sebagai Pekerja
Fitur ini seperti kalkulator otomatis yang dapat menghitung PPh 21 berdasarkan penghasilan pegawai dan PTKP sesuai ketentuan perpajakan terbaru. Jadi sekarang Anda tidak perlu lagi menghitung pajak di Excel dengan rumus PPh 21.
Adalah HRIS Indonesia berbasis cloud yang menawarkan efisiensi dan otomatisasi dalam pengelolaan administrasi pegawai, mulai dari gaji, cuti, BPJS, PPh 21, formulir kerja hingga analisis data pegawai. Anda bisa mencobanya secara gratis atau mendaftar langsung di situsnya untuk mengetahui bagaimana aplikasi ini membantu mempermudah pekerjaan Anda. Bagaimana cara menghitung Pajak BPJS Ketenagakerjaan? Ketahui dulu contoh perhitungan pph 21 untuk ketenagakerjaan bpjs atau perhitungan pph 21 untuk Jamsostek dan bpjs dan pemotongan pendapatan bruto untuk pph 21 di sini hanya di blog wawasan.
Sebelum mengetahui cara menghitung PPh 21 dengan BPJS dan Jamsostek, pahami terlebih dahulu komponen PPh Pasal 21 yang harus dihitung secara manual atau melalui aplikasi kalkulator gaji online.
Pada dasarnya, semua warga negara yang sudah memiliki pekerjaan wajib melaporkan besaran penghasilan dan membayar pajak penghasilan sesuai ketentuan yang berlaku.
Cara Perhitungan Pph 21 Dengan Simulasi Pajak Penghasilan Catapa
Menurut Peraturan Direktorat Jenderal Pajak PER-32/PJ/2015, PPh 21 atau PPh Pasal 21 adalah pajak penghasilan berupa upah, gaji, royalti, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama apapun. dan dengan cara apapun yang berkaitan dengan pekerjaan atau jabatan, pelayanan dan kegiatan subjek pajak dalam negeri.
Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa PPh 21 merupakan pajak wajib atas penerima penghasilan yang dipungut atas setiap penghasilan berdasarkan peraturan atau undang-undang yang ada.
Oleh karena itu, setiap pegawai atau bukan pegawai, baik yang bekerja pada suatu perusahaan maupun yang mempunyai usaha sendiri, wajib membayar pajak penghasilan.
3 Contoh Penghasilan Kena Pajak dan Penghasilan Tidak Kena Pajak Contoh Cara menghitung PPh 21 menggunakan Bpjs Tenaga Kerja dan Jamsostek.
Perhitungan Pph 21 Terbaru Dengan Ptkp 2019
Cara menghitung PPh 21 dengan BPJS PTKP dan Jamsostek Terbaru atau cara menghitung Pajak BPJS Ketenagakerjaan sangat mudah.
Padahal Dirjen Pajak PER-32/PJ/2015 mengacu pada Pasal 3, Wajib Pajak orang pribadi meliputi: pegawai, pensiunan/penerima pesangon, bukan pegawai (musisi, guru, agen periklanan dll). , anggota Dewan Komisi dan mantan pegawai.
Wajib Pajak badan adalah sekelompok orang dan/atau modal yang berbentuk badan usaha atau bukan badan usaha.
Organisasi tersebut meliputi perseroan terbatas (TP), perseroan terbatas (CV), perusahaan negara (BUMN) atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama apapun dan dalam bentuk apapun, seperti perusahaan, usaha patungan, koperasi, Dana Pensiun, Kemitraan . , perkumpulan, yayasan, organisasi masyarakat, organisasi sosial politik atau organisasi sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk lainnya.
Cara Hitung Pph Pasal 21 (perhitungan Pph Dengan Ptkp) Terbaru 2019
Penghasilan Kena Pajak dan Penghasilan Tidak Kena Pajak dengan BPJS Ketenagakerjaan dan Jaminan Sosial di PPH 21
Sebelum Anda mulai mempelajari contoh penghitungan PPh 21 dengan BPJS dan Jamsostek, ada baiknya Anda mengetahui tentang PKP dan PTKP di bawah ini.
Berdasarkan nomor Administrasi Umum Pajak. PER-32/PJ/2015 Penghasilan Kena Pajak adalah penghasilan Wajib Pajak yang menjadi acuan penghitungan pajak penghasilan selama satu tahun.
Pegawai tetap dan pensiunan tetap dikenakan PKP sebesar penghasilan bersih dikurangi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) terakhir.
Edit Bpjs Di Pph 21 Onlinepajak
Sedangkan pegawai tidak tetap akan dikenakan PKP sesuai dengan rumus terbaru Penghasilan Bruto dikurangi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).
Hemat uang dengan fungsi Payroll, transfer gaji ke semua akun tanpa biaya admin. Pelajari lebih banyak fitur di sini.
Untuk pegawai yang tercantum dalam Peraturan Direktorat Jenderal Pajak: PER-32/PJ/2015 Pasal 3(c) PKP dikenakan 50% dari total penghasilan dikurangi PTKP dalam sebulan.
Selain itu, terdapat tarif default PKP, tarif ini untuk koreksi pembayaran pajak sebagai dasar penghitungan besarnya pajak penghasilan yang terutang.
Yuk, Kenalan Dengan Catapa!. Pernah Dengar Catapa? Belum? Wah…
101/PMK dengan mengacu pada PMK no. 010/2016, Wajib Pajak tidak dikenakan pajak penghasilan jika penghasilan yang diterima sama dengan atau tidak melebihi Rp54.000.000 dalam setahun. Tarif PTKP terbaru yang berlaku adalah sebagai berikut:
Tarif PPh 21 untuk orang dengan nomor ID wajib
Perhitungan pph 21 dengan bpjs, perhitungan pph 21 bpjs ketenagakerjaan, perhitungan pph 21 karyawan, perhitungan pph 21 dan bpjs, contoh perhitungan pph 21 dengan bpjs kesehatan, perhitungan bpjs untuk pph 21, perhitungan pph 21 bpjs, bpjs kesehatan perhitungan pph 21, perhitungan pajak pph 21, aplikasi perhitungan pph 21, perhitungan pph pasal 21, perhitungan pph 21 dengan bpjs kesehatan
